air airy airyrooms aksesoris alami aman anak-anak apple asuransi asuransi jiwa bajuolahraga bali baumulut bayi belajar berita bisnis blog Bucket bucket bunga buka puasa bumi Bunga Cantik cara cara memulai usaha cepat cianjur cirebon contoh contohmusikjazz cuci dealer demo depresi diet difteri domain dosen dunia durian email family Fashion fashionpria favorit Februari food freelance furinitur Gadget Game gantungdiri gaya hidup gejala gejayan generasimaju google google pixel 4 google pixel 4 XL goreng habitat handphone hardware helm hewan hidup hidupsehat honda hosting hujan hunian hutan iklim indonesia info Info unik informasi instan interior internet ipad iphone ipode jakarta janin jaringan jazz jeruk nipis jogja Kecantikan kehamilan kendaraan keraton kerja Kesehatan knalpot kue lagu laptop layanan liburan life loadbalancing lubang mahasiswa makanan makassar medan mencuci mengatasi mie mie goreng mieinstan minuman mobil motor mudah musik musikjazz musisi niagahoster olahraga oleh oleh otomotif paket wisata jogja pancake pantai pekerjaan Pendidikan penyakit penyanyi Perempuan persiapkan perut polisi polisi dibakar ponsel pria Properti puasa ramadan ramadhan rekening rumah. mewah Scrift unik sehat sepatu sertifikasi server sixpacks smartphone Software sony vaio sosmed sparepart subtropis sumatra utara Surabaya tab tabungan takjil tas taspria teknologi tempat tepat terkini tinggal tips tkj toko bunga toyota travel Traveling trik tropis tumbuhan Tutorial twitter Umum Unik usaha Valentine vira Wanita web website wisata yahoo yamaha yamaha lexi yogyakarta

Penebar Kebencian di Medsos Bisa Diancam Pidana

Pagi ini saya tertarik dengan obrolan kawan-kawan di tempat kerja saya mengenai informasi tentang aturan bagi mereka yang sering mengumbar kata-kata kotor di media sosial. Bagi mereka yang biasa ceplas-ceplos di media sosial, kini perlu lebih hati-hati. Penebar kebencian melalui berbagai media, termasuk media sosial, bisa diancam pidana jika tidak mengindahkan teguran dari kepolisian.
Hal itu menjadi salah satu poin dalam Surat Edaran (SE) Kapolri soal penanganan ujaran kebencian atau hate speech Nomor SE/06/X/2015. Surat tersebut diteken Jenderal Badrodin Haiti pada 8 Oktober 2015 lalu dan telah dikirim ke Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) seluruh Indonesia.
Penebar Kebencian di Medsos Bisa Diancam Pidana
Dalam surat edaran tersebut, disebutkan bahwa persoalan ujaran kebencian semakin mendapatkan perhatian masyarakat baik nasional atau internasional seiring meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM).
Berikut poin-poin krusial dalam SE tersebut seperti yang dikutip dari detik.com:
Bentuk Ujaran Kebencian
Pada Nomor 2 huruf (f) SE itu, disebutkan bahwa “ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:
1. Penghinaan,
2. Pencemaran nama baik,
3. Penistaan,
4. Perbuatan tidak menyenangkan,
5. Memprovokasi,
6. Menghasut,
7. Menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial
Aspek Ujaran Kebencian
Selanjutnya, pada huruf (g) disebutkan bahwa ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek:
1. Suku,
2. Agama,
3. Aliran keagamaan,
4. Keyakinan atau kepercayaan,
5. Ras,
6. Antargolongan,
7. Warna kulit,
8. Etnis,
9. Gender,
10. Kaum difabel,
11. Orientasi seksual.
Media Ujaran Kebencian
Kemudian, pada huruf (h) disebutkan bahwa “ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:
1. Dalam orasi kegiatan kampanye,
2. Spanduk atau banner,
3. Jejaring media sosial,
4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi),
5. Ceramah keagamaan,
6. Media massa cetak atau elektronik,
7. Pamflet.
Pada huruf (i), disebutkan bahwa “dengan memperhatikan pengertian ujaran kebencian di atas, perbuatan ujaran kebencian apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan atau penghilangan nyawa”.
Prosedur penanganan
Adapun, pada nomor 3 SE itu, diatur pula prosedur polisi dalam menangani perkara yang didasari pada hate speech agar tidak menimbulkan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial yang meluas.
Pertama, setiap personel Polri diharapkan mempunyai pemahaman dan pengetahuan mengenai bentuk-bentuk kebencian.
Kedua, personel Polri diharapkan lebih responsif atau peka terhadap gejala-gejala di masyarakat yang berpotensi menimbulkan tindak pidana.
Ketiga, setiap personel Polri melakukan kegiatan analisis atau kajian terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya. Terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian.
Keempat, setiap personel Polri melaporkan ke pimpinan masing-masing terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya, terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian.
Apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah ke tindak pidana ujaran kebencian, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan, antara lain:
– Memonitor dan mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih pertikaian di masyarakat,
– Melakukan pendekatan pada pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian,
– Mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian,
– Mencari solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai dan memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat;
Jika tindakan preventif sudah dilakukan namun tidak menyelesaikan masalah, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui upaya penegakan hukum sesuai dengan:
– KUHP,
– UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
– UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis,
– UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan
– Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.
Jadi sekali lagi admin tegaskan hati-hati ketika mengumbar kata-kata dimedia sosial apabila tidak ingin kena batunya. Semoga bermanfaat.
Label: ,

Post a Comment

  1. semoga aja terealisasi agar tidak ada lagi saling hujat menghujat saat pilkada nanti..

    ReplyDelete
  2. kayaknya aku kurang setuju gitu..tapi mau gimana lg kalo hukum yg menentukan. :)

    ReplyDelete
  3. jaman sekarang emang gak bisa sembarangan,,semua ada aturan.

    ReplyDelete

Silahkan Sobat berkomentar sebanyak-banyaknya dengan syarat :
1. Berkomentar sesuai dengan tema artikel
2. Jangan berkomentar SARA dan Porno
3. Jangan berkomentar menggunakan LINK AKTIF
Berkomentarlah dengan sopan karena komentar sobat tidak akan di moderasi.

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.